Friday, September 04, 2015
   
Text Size

Search

LPMP JAWA TENGAH

Dosa Besar Guru, Merasa Paling Tahu

User Rating: / 1
PoorBest 

Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidik LPMP Jawa Tengah Dr. Subiyantoro saat memberikan sambutan di hadapan peserta Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru TIK SMP/SMA/SMK di SMAN 1 Jepara, Senin (10/8)

Menjadi seorang guru harus mau belajar. Guru yang malas belajar dan enggan meningkatkan ketrampilan karena merasa paling pandai dan paling tahu termasuk dosa besar yang dilakukan oleh guru.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidik Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah Dr. Subiyantoro, mengutip teori Paulo Freire, di hadapan peserta Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 untuk Guru TIK SMP/SMA/SMK se-Kabupaten Jepara di Ruang Multimedia SMAN 1 Jepara, Senin pagi (10/8).

"Dosa besar lainnya, guru mengambil jalan pintas dalam mengajar dengan tidak melakukan persiapan," lanjutnya.

Subiyantoro juga menyebutkan, perangkat yang harus disediakan guru seperti RPP bukan hanya sebagai dokumen pelengkap administrasi, namun juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan alat evaluasi pembelajaran.

Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara bekerjasama dengan LPMP Jawa Tengah ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Dikmen Dinas Dikpora Kabupaten Jepara Agus Noer Slamet.

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 bagi Guru TIK ini baru pertama kali diadakan di Kabupaten Jepara, bahkan juga di Jawa Tengah.

Pelatihan akan dilaksanakan dalam 4 angkatan yang masing-masing berlangsung selama 5 hari. Angkatan pertama akan dilaksanakan tanggal 10 hingga 14 Agustus. Angkatan ke-2 tanggal 24 hingga 28 Agustus. Kedua angkatan pertama ini diperuntukkan bagi Guru TIK SMP.

Angkatan ke-3 diperuntukkan bagi Guru TIK SMK tanggal 31 Agustus hingga 4 September. Sedangkan angkatan ke-4 bagi Guru TIK SMA dan SMK dilaksanakan tanggal 7 hingga 11 September mendatang.

Bersamaan dengan angkatan pertama ini juga diselenggarakan pelatihan bagi guru-guru kelas SD di tempat yang sama namun di kelas yang berbeda.

Menjadi seorang guru harus mau belajar. Guru yang malas belajar dan enggan meningkatkan ketrampilan karena merasa paling pandai dan paling tahu termasuk dosa besar yang dilakukan oleh guru. - See more at: http://sman1jepara.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=211:dosa-besar-guru-merasa-paling-tahu&catid=16#sthash.GM5azez3.dpuf
Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidik LPMP Jawa Tengah Dr. Subiyantoro saat memberikan sambutan di hadapan peserta Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru TIK SMP/SMA/SMK di SMAN 1 Jepara, Senin (10/8) - See more at: http://sman1jepara.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=211:dosa-besar-guru-merasa-paling-tahu&catid=16#sthash.GM5azez3.dpuf
Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidik LPMP Jawa Tengah Dr. Subiyantoro saat memberikan sambutan di hadapan peserta Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru TIK SMP/SMA/SMK di SMAN 1 Jepara, Senin (10/8) - See more at: http://sman1jepara.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=211:dosa-besar-guru-merasa-paling-tahu&catid=16#sthash.GM5azez3.dpuf
 

PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN PENINGKATAN KARIER PTK SMP MELALUI MGMP SMP TAHUN 2015

User Rating: / 3
PoorBest 

Pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat memerlukan berbagai komponen pendukung, salah satunya yaitu pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang andal dan profesional. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 2 dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sudah tentu, dalam upaya untuk mewujudkan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah memerlukan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian (5K) jaminan PTK yang mampu melaksanakan pembelajaran secara profesional. Namun kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan PTK sebagaimana dimaksud masih menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan nasional yang dapat mendukung terwujudnya sumber daya manusia (SDM) pembangunan nasional yang andal dan profesional perlu dioptimumkan.

Dalam konteks itu, kompetensi, profesionalisme, dan karier PTK, khususnya PTK pendidikan dasar dikdas perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan melalui berbagai daya dan upaya. Salah satunya yaitu melalui pemberdayaan kelompok kerja PTK di tanah air. Kelompok kerja perlu didukung untuk meningkatkan frekuensi, intensitas, dan kebermaknaan eksistensinya dalam peningkatan karier anggotanya. Oleh karena itu, pengurus kelompok kerja PTK, termasuk pengurus musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) sekolah menengah pertama (SMP), perlu didorong untuk memotivasi, mendisiplinkan, mengembangkan, dan melakukan profesionalisasi diri seluruh anggotanya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan demi terwujudnya guru mata pelajaran SMP yang kompeten, profesional, dan membanggakan.

Sekaitan dengan itu, Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas, Kemdikbud, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2015 berencana memberikan bantuan peningkatan karier PTK SMP melalui MGMP SMP tahun 2015. Program pemberian bantuan tersebut difokuskan untuk MGMP SMP di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian bantuan peningkatan karier PTK SMP melalui MGMP pada tahun 2015 lebih diutamakan untuk kabupaten/kota yang jumlah MGMP penerima blockgrant-nya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Agar pelaksanaan pemberian bantuan peningkatan karier tersebut berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas, Kemdikbud menyiapkan Pedoman Pemberian Dana Bantuan Peningkatan Karier PTK SMP melalui MGMP SMP Tahun 2015.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh para pengguna dan pembina sebagaimana mestinya.

 

Untuk Lengkapnya Silahkan download :

File Presentasi Penyusunan Laporan MGMP

File PEDOMAN MGMP tahun 2015

File MGMP Jawa Tengah

 

Permohonan Verifikasi Data Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 (3 semester)

Permohonan Verifikasi Data Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 (3 semester)

 

Yth. Kepala Dinas Pendidikan

Kab./Kota

Provinsi Jawa Tengah

Diberitahukan dengan hormat bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah pada tahun anggaran 2015 akan menyelenggarakan Pelatihan Kurikulum Nasional (dh. Kurikulum 2013) bagi Guru Kelas 3 dan 6.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Saudara melakukan verfikasi data sekolah pelaksana Kurikulum 2013 (3 semester) dan mengusulkan:

(a) Daftar nama calon IN (kriteria terlampir);

(b) Daftar nama calon GS (kriteria terlampir)

(c) Daftar Sekretariat kab/kota.

Seluruh format sebagaimana dimaksud dapat diunduh di alamat lpmp.wordpress.com

Selanjutnya, data mohon dikirim dalam bentuk softcopy melalui email ke alamat This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it paling lambat tanggal 29 Mei 2015 dan dalam bentuk hardcopy dibawa pada saat pelaksanaan Rakor Persiapan Pelatihan Kurikulum 2013 pada tanggal 3-4 Juni 2015 (undangan menyusul). Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Putut Joko Wibowo dengan no hp. 081390957715 dan P. Aris Abimanyu dengan no hp. 0816666776.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

 

Kepala,

 

ttd

 

Lampiran (Download)

1. Data sekolah pelaksana Kurikulum 2013 (3 semester)

2. Format Sekretariat

3. Surat

4. Data Sekolah pelaksana kurikulum 2013 (3Semester) Jenjang SMP, SMA dan SMK

KRITERIA INSTRUKTUR NASIONAL (IN)

 

  1. Latar belakang pendidikan minimal S1 program studi yang relevan;
  2. Memahami Kurikulum 2013 melalui pengalaman mengikuti pelatihan Instruktur Nasional dan GS Kurikulum 2013 dan dinyatakan layak dengan nilai kategori minimal baik;
  3. Memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan dengan pendekatan andragogy dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat pengalaman melakukan pelatihan-pelatihan guru;
  4. Memiliki kompetensi pedagogik dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman sebagai Instruktur Pelatihan;
  5. Memiliki komitmen untuk melatih guru sasaran selama 5 (lima) hari berturut-turut pada setiap angkatan tanpa absen dan minimal menjadi pelatih untuk 3 (tiga) angkatan serta bersedia ditugaskan di mana saja;
  6. Diberi izin dan direkomendasikan oleh pimpinan unit kerja.

 

KRITERIA GURU SASARAN (GS)

  1. Guru Kelas 3 dan 6 yang belum mengikuti pelatihan implementasi Kurikulum 2013 pada tahun 2013 atau 2014, baik program Pusat, Daerah, maupun Mandiri;
  2. Guru bukan peserta PLPG
   

Kisi- Kisi Uji Kompetensi Pengawas dan Kepala Sekolah Tahun 2015

User Rating: / 66
PoorBest 

Silahkan di unduh :

 

Kisi- Kisi Uji Kompetensi Pengawas dan Kepala Sekolah Tahun 2015

 

TERBARU DI PADAMU NEGERI 2015

Padamu Negeri Periode Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015

Berikut disampaikan informasi perihal mekanisme proses dan prosedur terbaru di Layanan PADAMU NEGERI periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 mulai 1 Februari 2015 s.d 30 Juni 2015.

 

1. Pemutakhiran riwayat mengajar tidak perlu di entri pengakuan manual lagi oleh setiap guru. Sistem akan meng-update riwayat mengajar baik di sekolah induk atau non induk secara otomatis ke setiap portofolio guru sesuai dengan isian jadwal kegiatan belajar mengajar mingguan pada semester aktif yang di entri oleh petugas admin/operator sekolah.

CATATAN: harap disiapkan dokumen penjadwalan mingguan pembelajaran di setiap kelas pada semester 2 TP. 2014/2015 yang telah berlaku di sekolah saat ini sebagai dasar entri ke sistem Padamu Negeri).

2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi sertifikasi guru termasuk NRG dan penerbitan NRG baru bagi yang telah lulus sertifikasi namun belum memiliki NRG.

CATATAN: bagi setiap guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik,  harap disiapkan dokumen-dokumen berikut: piagam sertifikasi guru, sk perubahan kode mapel (bila ada perubahan) dan ijazah pendidikan terakhir.

3. Pemutakhiran riwayat diklat lainnya yang diselenggarakan oleh BSPDMPK PMP Kemdikbud tidak perlu dientri manual lagi oleh setiap guru. Sistem akan meng-update riwayat diklat dimaksud otomatis ke setiap portofolio guru berdasarkan hasil dari sistem diklat yang terintegrasi dengan Padamu Negeri, seperti: ProDEP, Diklat Interaksi Online, Diklat K-13, dst.

4. Proses keaktifan PTK dalam satu sekolah dilakukan secara kolektif berdasarkan ajuan dari Kepala Sekolah ke Dinas.  Namun untuk cetak Kartu Digital setiap semester tetap dilakukan mandiri oleh setiap PTK.

CATATAN: Ajuan kolektif tersebut sekaligus sebagai laporan resmi rekap beban kerja PTK aktif di sekolah ke Dinas setempat.

 

Informasi awal rencana periode 2015/2016

 

1. Interkoneksi dengan Sistem Adminduk Kemdagri untuk otomasi update biodata PTK berdasarkan NIK, mencakup: Nama, Jenis Kelamin, Tempat/Tanggal Lahir, Alamat, Data Kartu Keluarga,

2. Pemutakhiran riwayat sertifikasi guru tidak perlu di entri manual lagi. Sistem Padamu akan mengupdate secara otomatis ke setiap portofolio guru berdasarkan hasil dari sistem  sertifikasi guru yang dikelola LPTK, DIKTI dan PUSBANGPRODIK dan terintegrasi dengan Padamu Negeri.

3. Digitalisasi Arsip Dokumen Ijazah Pendidikan PTK. Semua ijazah pendidikan PTK dari mulai TK hingga Sarjana di pindah (scan) dan diunggah ke sistem Padamu Negeri sebagai arsip digital resmi untuk mengurangi pemberkasan manual sekaligus sebagai pencadangan (backup) melindungi keamanan dari dokumen ijazah-ijazah personal PTK.

4. Pelaporan SKP dan PPK secara Online khusus PTK PNS interkoneksi dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara).

5. Distribusi hak akses admin/operator tingkat UPTD  yang melayani sekolah-sekolah dan para PTKnya sesuai wilayah kecamatan masing-masing.

 

   

Page 1 of 5

Latest Comments