Menilik pengalaman pada pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bertujuan sama, meringankan beban masyarakat konsumen pendidikan, namun pada galibnya justru kian menyuburkan praktik penyelewengan pada lembaga-lembaga pendidikan, maka rencana penggratisan buku pelajaran ini pun harus dikritisi.

Bila ditinjau dari sisi objektivitasnya, penggratisan buku akan menyeragamkan buku-buku satu mata pelajaran untuk jenjang pendidikan yang sama. Penyamaan referensi pada gilirannya membawa pola pikir peserta didik pada kejumudan. Jika referensi yang sama ini diajarkan oleh guru yang kualitasnya masih jauh dari harapan, kejumudan ini dapat segera menjadi mimpi buruk.

Pengajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, misalnya, jika dibawakan guru yang miskin imajinasi, akan menjadi pelajaran yang (semakin) membosankan. Aspek menulis dalam mata pelajaran ini hanya akan menuliskan kembali isi buku pelajaran ke dalam buku tulis siswa. Aspek apresiasi sastra hanya akan menjadi ajang pembacaan puisi tanpa penjiwaan. Mata pelajaran Matematika cukup menjadi pengenalan angka-angka di atas kertas dan penghafalan rumus-rumus saja, tanpa upaya eksplorasi bahwa Matematika itu (sebenarnya) menyenangkan.

Target Kurikulum Garis besarnya, semua proses pembelajaran dilaksanakan hanya untuk memenuhi target kurikulum semata. Yang paling dikhawatirkan adalah kembalinya masa suram pendidikan sebagaimana yang dikenyam anak-akan sekolah ketika rezim Orde Baru berkuasa di negeri ini. Semuanya diseragamkan, termasuk buku-buku pelajaran untuk sekolah. Jika masa suram ini benar-benar kembali, maka segala macam inovasi metode pengajaran hanya akan menjadi bahan perbincangan di seminar-seminar pendidikan, tanpa pelaksanaan berarti.

Sebenarnya bukan penggratisan yang dimaui masyarakat konsumen pendidikan, melainkan kesamaan akses pendidikan. Penggratisan dengan program BOS misalnya, tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Selain tak mampu menekan angka putus sekolah, justru dana yang besar ini disinyalir menjadi bahan bancakan pihak-pihak terkait.

Pemerintah sebagai pengendali harus memastikan terhapusnya perselingkuhan politik dalam dunia pendidikan: yakni di antara para guru, antara guru/lembaga pendidikan dengan komite sekolah, maupun di antara stake holder yang lain. (37)

-- Suranto Adi Wirawan SSos, pengajar di MI Sutapranan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal

 

sumber : SM