Berita

LPMP Jawa Tengah Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Selenggarakan UTN

Pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 29 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016. Permendikbud tersebut pada pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa “Guru dinyatakan lulus UKG pada akhir PLPG apabila memperoleh nilai paling rendah 80”. Sebelumnya pada pasal 6 ayat 2 dinyatakan bahwa “Guru yang belum memperoleh nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat mengikuti Ujian Ulang PLPG paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah melakukan belajar mandiri tanpa melalui proses PLPG lagi”.

Read more: LPMP Jawa Tengah Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah...

Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2017

Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2017

Oleh: Nuning KS

 

Untuk mengawali kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada Tahun 2017, LPMP Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2017 dengan mengundang 152 orang yang terdiri dari unsur pejabat yang menangani jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dari 35 kabupaten/kota, serta unsur dari Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) dari 6 wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini bertempat di LPMP Jawa Tengah pada tanggal 17 sampai dengan 19 April 2017.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ini melibatkan semua stakeholderdi dunia pendidikan diantaranya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas Pendidikan tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota berdasarkan amanat Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016. Untuk itu, tujuan kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi program Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada Tahun 2017 dan juga untuk melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam program tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dapat berjalan dengan lancar, guna peningkatan mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dapat tercapai.

Dalam kegiatan ini,dihadirkan salah satu Tim Satgas PMP Setditjen DIkdasmen yaitu DR. Muh. Rif’an, ST., MT yang secara khusus memaparkan tentang penyempurnaan pengembangan kegiatan dalam Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) di Tahun 2017. Pengembangan yang dilakukan oleh Tim Satgas PMP Setditjen Dikdasmen diantaranya yaitu penyempurnaan instrumen PMP, perbaikan infrastruktur dan penyempurnaan aplikasi PMP agar manfaatnya dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat, terutama untuk satuan pendidikan. Adanya penambahan fitur aplikasi rapor mutu sekolah dan rapor mutu daerah pada Tahun 2017 ini dengan harapan hasil dari kegiatan PMP ini dirasakan manfaatnya langsung baik oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah.

 

Pelaksanaan PMP, SPMI dan SPMEmembutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan. Dengan adanya kegiatan Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2017, diharapkan pelaksanaan rangkaian kegiatan penjaminan mutu pendidikan pada Tahun 2017 di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan lancar, agar dapat memfasilitasi satuan pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar mutu yang diharapkan bersama.

Bantuan, Sumbangan, atau Pungutan?

Bantuan, Sumbangan, atau Pungutan?

 

Bantuan, sumbangan, dan pungutan adalah tiga hal yang menjadi pembicaraan utama sepanjang kegiatan Sosialisasi Permendikbud No. 75/2016 tentang Komite Sekolah yang diselanggarakan di LPMP Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 2017. Sebagai pihak yang merasa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kegiatan sekolah, para anggota komite sekolah yang mayoritas dari Kota Semarang mecoba mempertanyakan kembali tentang pelarangan sekolah dalam melakukan penggalangan dana.

Dijelaskan oleh narasumber dari Buro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa penggalangan dana masih memungkinkan dilakukan oleh sekolah asal tidak dalam bentuk pungutan. Jika ada indikasi pungutan maka pihak sekolah bisa terjerat dalam kasus pungli. Sekolah masih diperbolehkan mendapatkan dana dari masyarakat dalam bentuk bantuan dan sumbangan.

Bantuan

Bantuan adalah pemberian untuk sekolah yang berasal dari pemangku kepentingan bidang pendidikan di luar orang tua/wali dan siswa. Bantuan bisa disepakati antara pemberi dan penerima. Bantuan tidak terpaku pada uang atau dana, tetapi bisa dalam bentuk barang dan jasa.

 

Sumbangan

Sembangan adalah pemberian dari pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan satuan pendidikan, seperti orang tua siswa/wali dan siswa itu sendiri. Sumbangan bisa berasal dari perseorangan, bersama-sama, masyarakat, atau lembaga. Sama seperti bantuan, bentuk sumbangan dapat berupa uang, barang atau jasa.

 

Pungutan

Sedangkan pungutan adalah tarikan dari pihak sekolah, bukan pemberian. Pungutan bersifat wajib dan mengikat. Pungutan biasanya hanya berbentuk uang dengan jumlah dan jangka waktu yang ditentukan. Pungutan dilarang dilakukan oleh sekolah. Meskipun sekolah bekerja sama dengan komite sekolah, atau pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada komite, pungutan tetap dilarang.

 

Pungutan Terselubung

Sesuatu disebut bantuan, sumbangan atau pungutan sangat tergantung terhadap sifat, pelaku, bentuk dan tindakan yang dilakukan. Meskipun pada papan atau surat pengumuman di sebuah satuan pendidikan berbunyi  bantuan dan sumbangan, namun jika tidak memenuhi sifat, pelaku, bentuk dan tindakan di atas tetap disebut sebagai pungutan. Penggalangan dana yang tidak memenuhi syarat sebagai sumbangan dan bantuan, namun di atas kertas tertulis sumbangan dan bantuan akan dianggap sebagai pungutan terselubung.

 

Sumber: Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud, 2017

Informasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2017 JENJANG SLB/SMA/SMK

Bersama ini kami sampaikan informasi  data guru calon sertifikasi 2017, yang kami peroleh dari Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG). Mengingat mendesaknya waktu segera untuk di unduh dan disosialisasikan serta ditidaklanjuti.

- Sedangkan untuk notadinas dan daftar peserta silahkan klik di sini.
- Untuk mengunduh pedoman dan juknis silahkan klik di sini.

Sumber berita; http://www.pdkjateng.go.id/main/read/3/pptk/1096/informasi-pelaksanaan-sertifikasi-guru-tahun-2017